Gunungkidul | ungkaprealita.com – Ribuan warga Kalurahan Banaran, Playen, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta menggelar tradisi Rasulan atau Bersih Desa di komplek Balai Kalurahan, Senin (30 Maret 2026). Tradisi ini masih mempertahankan adat peninggalan nenek moyang terdahulu dengan arak-arakan gunungan berisi hasil bumi sebagai bentuk sedekah bumi yang bertujuan untuk memohon berkah, menghilangkan kesialan, serta membersihkan lingkungan kalurahan secara menyeluruh.

‎Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, S.E., M.M., beserta Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gunungkidul, Rida Musthofa hadir dalam kegiatan sakral ini untuk mendukung dan turut merasakan suasana bersama masyarakat Kalurahan Banaran.

‎Joko Parwoto memberikan apresiasi atas upaya warga dalam merawat budaya, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperhatikan pembangunan di wilayah tengah Kabupaten Gunungkidul.

‎”Saya ingin bersama-sama warga Banaran berdo’a, sedekah bumi (merti desa) ini seluruh warga ketika menanam bisa tumbuh dan panen banyak, yang berdagang mendapat untung, serta yang memiliki kebutuhan banyak segera terpenuhi, supaya do’a baik bisa terkabul,” ujar Joko Parwoto seusai kegiatan.

‎Lebih lanjut, Joko menekankan pentingnya gotong royong yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan ini. “Saya senang sekali melihat gunungan di sini, ada padi, ada kacang, ada jeruk dan lainnya. Semoga sayur – sayuran serta buah – buahan ini nanti tidak perlu beli tapi bisa menanam sendiri, dan yang kita tanam bisa tumbuh subur,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lurah, pamong, tokoh agama, masyarakat, serta para generasi muda Kalurahan Banaran, yang terus merawat dan melestarikan adat dan budaya warisan leluhur.

‎Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gunungkidul, Rida Musthofa mengungkapkan, tradisi bersih desa atau merti desa ini dilaksanakan sebagai wujud syukur sekaligus memohon ketenteraman dan kedamaian bagi seluruh warga.

‎”Mudah-mudahan masyarakat di Kalurahan Banaran bisa maju dengan syarat kita semua bisa guyub rukun dan tentram,” jelas Rida kepada awak media.

Acara Rasulan di Kalurahan Banaran ini juga dimeriahkan dengan beberapa rangkaian kegiatan yaitu pertunjukan berbagai macam kesenian tradisi, dan diakhiri dengan tradisi perebutan gunungan (andum berkat) oleh warga yang menambah semarak suasana, serta pada malam puncaknya digelarnya pertunjukan wayang kulit dengan dalang Ki Bambang Wiji Nugraha dengan bintang tamu Elisha OA dan Tatin ThiThot.

Penulis : Arf

Editor : Redaksi

Kulon Progo | ungkaprealita.com – Komandan Kodim 0731/Kulon Progo Letkol Inf Dyan Niti Sukma, S.I.P., M.Han., bersama Forkopimda dan Kepala OPD terkait, menghadiri Syawalan dan Pengajian Umum Ahad Pagi, di Aula Adikarta Komplek Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Minggu (29/3/2026).

Ketua Pengajian Ahad Pagi Bapak Asnawi, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Apresiasi khusus kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan dari acara halal bi halal ini, selain untuk mempererat tali silaturahmi, juga sebagai momen untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru yang lebih bersih, selaras dengan semangat Idul Fitri. Semoga pertemuan ini membawa berkah bagi kita semua.

Wabup Kulon Progo H. Ambar Purwoko, A.Md., menyampaikan terima kasih atas kehadiranya pada pengajian hari ini semoga kita semua dapat berkah dari Allah SWT. Setelah selesai melaksanakan puasa ramadhan dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari unsur Forkopimda. Kami mendukung sepenuhnya kegiatan ini dan akan berbuat yang terbaik untuk warga masyarakat Kulon Progo.

Ust Bayu Satriyo Wicaksono, S.Ag., dalam tausiahnya menyampaikan, memaafkan sesama manusia tidak harus menunggu Idul Fitri. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Kita harus ikhlas lahir batin apabila ada orang yang minta maaf, tidak ada manusia yang sempurna, kita semua pasti mempunyai salah. Apabila kita saling memaafkan hidup akan terasa damai. Jadilah orang yang berhati lapang agar damai dan tenteram hidupnya.

Di dunia ini hanya sementara, jangan terlena, apa yang kita miliki hanya titipan sewaktu-waktu bisa musnah. Jaman sekarang anak-anak tidak lepas dari HP, maka harus kita jaga agar jangan sampai ketergantungan, karena sisi negatifnya sangat besar sekali bagi tumbuh kembang anak-anak.

Kegiatan dilanjukan dengan ikrar syawalan dan jabat tangan dipimpin oleh Bapak Tri Murdono. Acara syawalan dan pengajian umum Ahad Pagi, bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar warga/jamaah, halal bi halal Idul Fitri 1447 H, serta meningkatkan pemahaman agama melalui tausiyah.

(Redaksi)

Kulon Progo | ungkaprealita.com – Babinsa Sindutan, Sertu Komarudin Koramil 02/Temon Kodim 0731/Kulon Progo, melaksanakan pendampingan dan pengawasan progres pekerjaan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), di Padukuhan Sindutan B, Kalurahan Sindutan, Kapanewon Temon, Minggu (29/03/2026).

Disampaikan Babinsa bahwa pembangunan KDKMP di wilayahnya saat ini dalam tahap pemasangan dinding bangunan. Pendampingan dan pengawasan kami lakukan untuk memastikan bahwa pengerjaan dan material yang digunakan sesuai dengan ketentuan agar kualitasnya benar-benar bagus.

KDKMP adalah program ekonomi kerakyatan nasional di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, guna memperkuat ekonomi desa. Program ini fokus pada distribusi sembako, menjadi offtaker hasil tani dan menyalurkan bantuan pemerintah.

Program ini didukung oleh 16 Kementerian/Lembaga/Badan dan berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Kementerian utama yang paling terlihat terlibat dalam penggerakan KDKMP meliputi, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Pembentukan KDKMP didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan dan saling membantu.

Tujuan dari pembangunan KDKMP ini yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memotong rantai tengkulak dan menciptakan kemandirian ekonomi, dan juga berfungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok (gerai sembako), penampung hasil produksi desa (pertanian, kuliner, kerajinan) dan instrumen penyaluran Bansos/PKH.

Editor : Redaksi

Gunungkidul | ungkaprealita.com – Tata kelola keuangan desa di Kabupaten Gunungkidul pada tahun anggaran 2026 diselimuti kabar kurang mengenakkan. Pasalnya, alokasi Dana Desa (DD) untuk wilayah Gunungkidul ini mengalami penurunan drastis hingga lebih dari Rp100 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, yang berdampak langsung pada penundaan berbagai program pembangunan fisik.
‎
‎Dihimpun dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, hingga akhir Maret 2026, sebanyak 82 kalurahan telah berhasil mencairkan dana termin pertama. Sementara itu, 62 kalurahan lainnya masih dalam proses administratif.
‎
‎Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMKP2KB Gunungkidul, Khoiru Rahmat, menjelaskan bahwa seluruh desa sebenarnya telah mengurus berkas secara kolektif. Namun, kecepatan pencairan dari Pemerintah Pusat sangat bergantung pada status kemandirian desa masing-masing.
‎
‎”Ada perbedaan persentase penyaluran. Untuk Desa Mandiri, termin pertama cair sebesar 60% dan sisanya 40% di termin kedua. Sedangkan untuk Desa Maju, tahap pertama hanya 40% dan sisanya 60% di tahap berikutnya,” jelas Khoiru Minggu (29/3/2026).
‎
‎Yang menjadi sorotan tahun ini bukanlah soal administrasi, melainkan volume anggaran. Merujuk surat resmi Dirjen Perimbangan Keuangan RI, total pagu Dana Desa untuk Gunungkidul tahun 2026 hanya menyentuh angka Rp51,9 miliar.
‎
‎Angka ini terjun bebas jika dibandingkan dengan tahun 2025 yang mencapai Rp168,8 miliar. Akibatnya, rata-rata jatah per kalurahan kini hanya berkisar di angka Rp300 jutaan per tahun.
‎
‎”Tahun lalu pagunya sangat besar, sekarang turun sangat drastis. Kondisi ini memaksa pemerintah kalurahan melakukan efisiensi ketat dan menyusun ulang prioritas program kerja,” tegas Khoiru.
‎
‎Dampak pemangkasan ini dirasakan langsung oleh Pemerintah Kalurahan Dengok, Kapanewon Playen. Lurah Dengok, Suyanto, mengungkapkan keprihatinannya lantaran anggaran desanya merosot dari Rp810 juta di tahun 2025 menjadi hanya Rp310 juta di tahun ini.
‎
‎Dengan dana yang sangat terbatas, pihak kalurahan terpaksa memangkas agenda pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat demi mendanai kegiatan operasional rutin yang mendesak.
‎
‎”Dana ini kami prioritaskan untuk honor kader kesehatan, PAUD, dan kegiatan rutin lainnya. Program fisik yang seharusnya jalan tahun ini terpaksa kami tunda,” ujar Suyanto.
‎
‎Kendati demikian, pemerintah kalurahan mulai melakukan sosialisasi masif melalui koordinasi di tingkat Dukuh, RT, hingga RW. Pihak desa berkomitmen bahwa program-program yang tertunda tahun ini akan menjadi prioritas utama pada tahun anggaran berikutnya, sembari berharap ada kebijakan evaluasi anggaran dari pemerintah pusat di masa mendatang.

Penulis : ZL

Editor : Redaksi

Gunungkidul | ungkaprealita.com – Forum Komunikasi Gunungkidul Raya (FKGR) menggelar aksi peduli sosial berupa memberikan bantunan kepada salah satu lansia yang kurang mampu di wilayah Padukuhan Bohol, Kalurahan Bohol, Rongkop, Gunungkidul. Aksi ini mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, Jum’at (27/03/2026).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya membantu warga yang membutuhkan. Ia bahkan siap menyisihkan dana pribadi sebagai wujud komitmennya dalam menangani kebutuhan golongan masyarakat rentan di daerah.

Salah satu lansia, Mbah Saerah yang tinggal seorang diri dan menempati rumah yang kondisi kurang layak, sering mengalami kebocoran saat musim hujan tiba dan hingga saat ini belum termasuk dalam program pembangunan atau renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh FKGR bersama dengan jajaran terkait, serta didampingi oleh Dukuh Bohol. Berbagai bentuk bantuan diberikan, antara lain sembako lengkap, perlengkapan kebutuhan dasar sehari-hari, dan juga bantuan tunai.

Perwakilan FKGR menyampaikan bahwa meskipun bantuan yang diberikan tidak seberapa, namun setidaknya dapat membantu bagi penerima serta menjadi pemicu bagi masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap sesama saudara yang sedang kesusahan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan para dermawan untuk mengikuti langkah ini, dengan terus memberikan perhatian dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan,” terang perwakilan FKGR.

Di sisi lain, Muji selaku Dukuh Bohol mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian yang diberikan kepada warganya. “Kami sangat berterima kasih kepada FKGR dan Ibu Bupati Gunungkidul yang telah memberikan perhatian khusus kepada Mbah Saerah. Bantuan ini sangat berarti dan sangat membantu kondisi beliau,” ucap Muji.

Aksi peduli sosial ini diharapkan akan terus berlanjut dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat jiwa gotong royong yang telah menjadi budaya masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

Penulis : ZL

Editor : Redaksi

Gunungkidul | ungkaprealita.com – Pemilihan Lurah Pergantian Antar Waktu (PAW) Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Gunungkidul berakhir dengan keputusan dramatis, Jumat (27/3/2026). Calon nomor urut 2, Agus Wibowo akhirnya ditetapkan sebagai Lurah terpilih melalui proses pembobotan setelah perolehan suara mengalami kebuntuan (deadlock) hingga dua kali putaran.

Dibalik terpilihnya Agus Wibowo, pelaksanaan musyawarah pemilihan ini menyisakan catatan terkait integritas keterwakilan masyarakat dan potensi kerawanan gugatan pada masa mendatang.

‎Pemilihan awalnya diikuti oleh tiga kandidat: Suharsono (1), Agus Wibowo (2), dan Sri Astuti (3). Pada putaran pertama, persaingan sudah terlihat sangat ketat di mana Suharsono dan Agus Wibowo sama-sama mengantongi 17 suara, sementara Sri Astuti memperoleh 8 suara, dengan 1 suara dinyatakan gugur.‎

Pada putaran kedua yang menyisakan calon Suharsono dan Agus Wibowo, hasilnya justru kembali imbang. Keduanya sama-sama meraih 21 suara. Kondisi ini memaksa panitia menggunakan mekanisme terakhir, yakni pembobotan berdasarkan variabel pengalaman kerja di pemerintahan, usia, dan tingkat pendidikan sesuai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku.

‎”Segala keputusan yang kita ambil sudah tertera dalam tata tertib. Dalam tatib itu sudah ada antisipasi seandainya perolehan jumlah suara yang sama. Alternatif terakhir (pembobotan) akhirnya dipakai, dan itu sudah jelas aturannya,” ujar Ketua Panitia PAW, Muhson saat memberikan keterangan kepada media seusai acara.

Yang menjadi sorotan dalam pemilihan ini adalah absennya satu orang pemilih dari unsur Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal). Dari total 44 pemilih yang direncanakan sebagai representasi tokoh masyarakat dan wilayah, hanya 43 orang yang menyalurkan hak suaranya karena satu anggota diizinkan tidak hadir oleh Ketua Bamuskal.

Absennya satu pemilih ini dipandang krusial mengingat hasil akhir perolehan suara yang draw (21-21). Jika satu pemilih tersebut hadir, hasil pemilihan kemungkinan besar tidak akan berakhir deadlock dan tidak perlu masuk ke ranah pembobotan yang bersifat administratif.

‎Muncul pertanyaan di kalangan pengamat lokal mengenai urgensi izin tersebut. Mengingat PAW didasarkan pada mandat keterwakilan tokoh masyarakat atau wilayah, kekosongan satu kursi berarti hilangnya aspirasi kelompok atau dusun yang direpresentasikan oleh pemilih tersebut.

‎Ketidakhadiran pemilih dalam momen krusial ini menimbulkan risiko hukum. Jika representasi dari unsur tokoh masyarakat atau kelompok marginal tertentu menjadi nol, hal ini dapat mencederai asas keadilan dalam musyawarah.

‎Panitia semestinya memiliki waktu persiapan untuk memastikan seluruh pemilih hadir atau mencari mekanisme penggantian jika dimungkinkan secara regulasi, agar komposisi keterwakilan tetap utuh sesuai kesepakatan awal Musyawarah Kalurahan. Pembiaran terhadap kursi kosong dalam selisih suara yang sangat tipis berisiko memicu tudingan adanya unsur kesengajaan untuk menguntungkan pihak tertentu melalui mekanisme pembobotan.

‎Pihak panitia menegaskan bahwa seluruh proses telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, meskipun bayang-bayang ketidakpuasan dari pihak yang kalah tetap menjadi tantangan stabilitas politik di Kalurahan Natah mendatang.

Penulis : HM/ZL

Editor : Redaksi